duit pinjaman

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan menurunkan jumlah pengangguran membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi guna menciptakan lapangan kerja. Tentunya hal tersebut perlu upaya strategis secara berkelanjutan yang memadai di samping kebijakan yang fokus dan institusi yang kuat. Hal ini sangat diperlukan, mengingat tantangan pengangguran bukanlah masalah jangka pendek yang dapat ditangani dalam waktu yang singkat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit, di Gedung Pakuan Jl Otto Iskandardinata No.1 Kota Bandung, Selasa (24/4/2012) sore.

Selain itu sejumlah persoalan ketenagakerjaan terus bermunculan, seperti; pengangguran, keterbatasan lapangan kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, masalah upah, kesejahteraan buruh, persoalan buruh wanita dan pekerja di bawah umur, buruh kontrak dan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Karenanya dalam menyelesaikan, kita harus mampu mengkaji apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya hal tersebut. Serta melaksanakan sepenuhnya apa yang menjadi kewajiban masing-masing pihak. Untuk itu LKS Tripartit harus menjadi sarana strategis meghadirkan solusi,” ujar Heryawan.

Menurut Heryawan mekanisme pengambilan keputusan dengan prinsip tripartit, merupakan suatu langkah bijak dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Prinsip ini bertumpu pada meleburnya unsur pengusaha, pekerja/buruh serta pemerintah. Sehingga lahirnya kepentingan bersama yang disepakati dan dapat dipedomani secara konsisten dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Apalagi berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, 60 persen LKS tripartit yang tersebar di 23 kabupaten/kota masih belum berfungsi secara optimal.

Untuk itu lanjut Heryawan, harus ada solusi guna membenahi permasalahan tersebut. Pertama, reaktualisasi eksistensi kelembagaan secara mandiri, yaitu melalui konsolidasi intern dan ekstern untuk menegakan citra lembaga tripartit yang kredibel, harmonis, interaktif serta mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Kedua, pemerataan keberadaan Tripartit diseluruh wilayah Jawa Barat, terutama diwilayah yang menjadi pusat pertumbuhan industri baru serta penguatan diwilayah pertumbuhan industri eksisting.

Dengan upaya tersebut, diharapkan LKS Tripartit menjadi sarana hubungan industrial yang efektif sebagai forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah antar unsur-unsur terkait, memberikan saran, rekomendasi dan memorandum dibidang ketenagakerjaan. Muara akhir dari proses tersebut adalah menghadirkan perlindungan, kesejahteraan serta produktivitas tenaga kerja, pengusaha dan pemerintah, dalam rangka penguatan dunia usaha dan meningkatkan investasi serta peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat secara umum sejalan dengan semangat otonomi daerah

raskin

BOGORnews ::: Kepala Desa (Kades) Semplak Barat pertanyakan polemik beras untuk masyarakat miskin (raskin). Kades Asep mengatakan masyarakat masih berpolemik soal raskin saat dialog dengan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman pada jumling di Masjid Al Falah, Kecamatan Kemang, Desa Pondok Udik (6/7/2012).

"Masyarakat masih berpolemik soal raskin, perlu kejelasan penyampaian terkait soal ini. Sebab saat ini terjadi pengurangan jatah raskin di beberapa desa. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat khususnya di Semplak Barat", papar Asep.

Menanggapi pertanyaan Kades Asep, Wabup menjelaskan raskin jadi bermasalah dan sebetulnya itu bukan kebijakan daerah. Bupati dilewati, kami tidak tau karena tidak pernah diajak bicara. Data yang digunakan dari Badan Pusat Statistik, sementara kita tidak diajak diskusi.

“"Banyak kepala desa yang ketempuhan, karena beras itu harus dibeli tapi banyak yang tidak mampu membeli. Dijual tidak boleh lebih dari 1000, pemda berinisiatif untuk menalangi dulu. Ternyata persoalannya lain, karena talangan ini uang pinjaman, tidak bisa dikembalikan utuh. Bupati bisa dipermasalahkan, ini situasi yang dilematis", jelas Wabup.

Wabup menambahkan, upaya kami kini menelusuri barangkali ada data yang tertukar dengan kota lain. Jadi jangan menghakimi dan berburuk sangka, saya dan Bupati sedang menelusuri. Jika memang ada temuan bisa diberhentikan sama sekali atau diperbaiki agar angkanya disesuaikan dengan kebutuhan warga kami. Tidak masuk akal, desa yang tadinya menerima belasan ton jadi hanya beberapa ton. Intinya kita akan meminta untuk dikembalikan ke angka semula, sebab kalau tidak ada perubahan ini akan rawan.

Usai berdialog Wabup menyampaikan dana bantuan kepada DKM Masjid Al Falah sebesar Rp.25 juta. Kemudian Wabup juga menyempatkan diri berfoto bersama warga sekitar.

tahu sorot

BOGORnews ::: Sejumlah perajin tempe dan tahu di Bogor, Jawa Barat siap melakukan aksi mogok produksi selama tiga hari mulai 25-27 Juli sesuai dengan surat edaran Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Primkopti).

"Ya boleh dibilang ini produksi tempe terakhir untuk hari ini. Sebelum melakukan aksi mogok lusa nanti," kata Mualifi salah satu perajin tempe di Kota Bogor, Selasa (24/7/2012).

Mualifi hanya mampu membuat tiga kuintal tempe yang akan dipasarkan, Rabu (25/7) malam di Pasar Merdeka. Produsen tempe berumur 35 tahun ini mendukung aksi yang dianjurkan Primkopti.

"Mogok ini sebagai aksi solidaritas kami agar pemerintah bisa membantu menekan harga kedelai yang terus naik," katanya.

Tujuan aksi pemogokan terutama untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait kenaikan harga kedelai. Kenaikan harga tempe bukan karena permainan pedagang tapi karena kenaikan harga kedelai.

Tingginya harga kedelai membuat produsen tempe dan tahu menjerit karena modal yang mereka keluarkan tak sebanding dengan untung yang didapat. Laba terlalu tipis. Harga kedelai kini sekitar Rp 8.000-an per kilogram. Modal yang harus dikeluarkan sekitar Rp 1,5 juta untuk membeli kedelai tiga kuintal, plastik tiga kilogram, daun pisang tiga kilogram, ragi dan ongkos produksi, termasuk gas dan biaya listrik.

"Kami sudah mengupayakan agar tetap produksi. Ukuran tempe sudah kami kurangi dari sebelumnya, harga juga terpaksa kami naikkan," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Mangait Sinaga, memastikan tidak akan ada pemogokan tempe tahu di Bogor.

"Kami telah melakukan peninjauan ke pasar. Kami akan mengumpulkan para pedagang tempe dan perajin untuk mengimbau mereka agar jangan ada yang mogok. Kami akan menyarankan menaikkan harga ataupun mengurangi ukurannya," kata Sinaga (ant)